loading...
Laporan tahun Kongres AS ungkap represi rezim Partai Komunis China dari dalam negeri hingga luar perbatasan China. Foto/via Brookings
JAKARTA - Hubungan Partai Komunis China (CCP) dengan hukum, kebenaran, dan komitmen internasional selama ini dinilai sarat kontradiksi. Semakin banyak kesepakatan yang ditandatangani Beijing, mulai dari kerja sama internasional, jaminan hak, hingga komitmen pembatasan kekuasaan, namun semakin sering pula kesepakatan tersebut cenderung dilanggar dalam praktiknya.
Mengutip dari Hamrakura, Selasa (20/1/2026), kontradiksi tersebut disorot secara rinci dalam laporan tahunan 2025 Congressional-Executive Commission on China, lembaga di bawah Kongres Amerika Serikat (AS) yang memantau hak asasi manusia (HAM) dan supremasi hukum di China.
Laporan itu menyimpulkan bahwa pelanggaran janji bukanlah penyimpangan, melainkan bagian dari pola tata kelola CCP. Dampaknya, menurut komisi itu, tidak hanya dirasakan di dalam negeri China, tetapi juga merugikan warga Amerika Serikat serta mengganggu stabilitas tatanan global.
Baca Juga: Protes Pedesaan China Melonak Tajam di Tengah Tekanan Ekonomi
Komisi yang dibentuk pada 2000 tersebut mencatat, selama seperempat abad terakhir, kondisi di China justru bergerak berlawanan dengan harapan awal bahwa integrasi ke lembaga-lembaga internasional akan mendorong perbaikan HAM. Laporan terbaru menunjukkan kemunduran signifikan dalam supremasi hukum, seiring meningkatnya kapasitas CCP untuk melakukan represi di dalam negeri dan tekanan ke luar negeri.
Ketua bersama komisi, Senator Dan Sullivan dan anggota DPR AS Chris Smith, menyatakan bahwa janji yang dilanggar merupakan “fitur” dari cara CCP memerintah dan berinteraksi dengan dunia internasional.
Bagi warga Amerika Serikat, dampak tersebut tidak lagi bersifat jauh atau abstrak. Laporan menjabarkan bagaimana warga AS yang bepergian ke China untuk bekerja atau belajar dapat dikenai larangan keluar negeri dan penahanan sewenang-wenang, sering kali tanpa penjelasan memadai atau jalur hukum yang jelas.
