loading...
Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan, Agus Pambagio mengatakan, pembangunan jalan tol perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan kebijakan nasional. Foto/Dok
JAKARTA - Keterlambatan pembangunan jalan tol dinilai dapat berdampak terhadap upaya pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%. Infrastruktur jalan tol tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam memperkuat konektivitas, distribusi logistik, investasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Pengamat Kebijakan Publik dan Lingkungan, Agus Pambagio mengatakan, pembangunan jalan tol perlu dipandang sebagai bagian dari ekosistem ekonomi dan kebijakan nasional. Menurutnya, keberadaan jalan tol yang aman dan andal dapat mempercepat mobilitas orang maupun barang sekaligus menekan biaya distribusi.
“Pembangunan jalan tol bukan semata-mata pembangunan infrastruktur fisik, tetapi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memperkuat konektivitas nasional,” kata Agus dalam keterangannya, Senin (31/8/2026).
Baca Juga: Pembangunan Jalan Tol Perlu Peran Besar Swasta dan Kepastian Investasi
Ia menilai keterlambatan pembangunan jalan tol tidak seharusnya hanya dianggap sebagai persoalan proyek konstruksi. Sebab, semakin lama infrastruktur tersebut selesai, semakin lama pula manfaat ekonomi yang seharusnya diterima masyarakat dan dunia usaha.
Jalan tol, lanjut Agus, dapat membuka akses menuju pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, menghubungkan kawasan produksi dengan pasar, serta menciptakan peluang investasi dan lapangan kerja.
Investasi Jalan Tol Masih Menghadapi Tantangan
Agus juga menyoroti kondisi investasi jalan tol yang membutuhkan modal besar dengan tingkat pengembalian dalam jangka panjang. Risiko yang dihadapi badan usaha jalan tol atau BUJT juga cukup kompleks, mulai dari perubahan kondisi ekonomi, biaya konstruksi, tata ruang, pola perjalanan masyarakat hingga perubahan kebijakan pemerintah.
Dalam pemaparan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) kepada Komisi V DPR RI pada Juli 2026, dari 39 sampel BUJT yang ditinjau, sekitar 54 persen masih mencatat profitabilitas operasi negatif. Sebanyak 37% disebut belum menghasilkan keuntungan operasi, sedangkan sekitar 9% telah memiliki arus kas positif.
