loading...
Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Foto/BKHM.
JAKARTA - Kemendikdasmen melibatkan Polri, KPK, dan Ombudsman RI dalam pengawasan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Kerja sama ini dalam rangka memperkuat pelaksanaan kebijakan SPMB yang adil, transparan, dan berkualitas.
Hal ini diwujudkan dalam penyelenggaraan Forum Bersama Pengawasan Pelaksanaan SPMB Tahun Ajaran 2025/2026 di Jakarta, Rabu (11/6/2025).
Forum ini menjadi wadah strategis untuk membangun sinergi lintas kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam pengawasan bersama terhadap pelaksanaan SPMB.
Baca juga: Daftar SMA Terbaik di Jawa Timur untuk Panduan SPMB 2025, Tak Hanya Sekolah Negeri
Forum ini digelar sebagai respons atas berbagai tantangan dalam pelaksanaan penerimaan murid baru di lapangan—seperti kecurangan, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya transparansi.
Kemendikdasmen mendorong forum ini sebagai wadah pengawasan kolaboratif nasional, untuk mewujudkan pelaksanaan SPMB yang bersih, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, menekankan bahwa pelaksanaan SPMB bukanlah sekadar pergantian nama dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), melainkan sebuah titik balik reformasi sistem penerimaan murid di Indonesia.
Baca juga: Jadwal SPMB 2025 Jakarta untuk Sekolah Swasta, Bebas Biaya Pendidikan
“Dalam paradigma baru ini, kita ingin menegaskan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional, bukan privilese administratif. Maka SPMB bukanlah sekadar proses administrasi, tetapi bagian penting dari kewajiban konstitusional pemerintah untuk menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua,” ucap Wamen Atip, melalui siaran pers, Rabu (11/6/2025).
