EUDR Jadi Tantangan Baru Ekspor Komoditas Indonesia ke Pasar Eropa

JAKARTA - Penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) mendorong pelaku ekspor komoditas Indonesia memperkuat ketertelusuran rantai pasok, terutama dalam memastikan ketersediaan data dan bukti kepatuhan hingga tingkat lahan. Kondisi tersebut membuat kesiapan ekspor ke pasar Uni Eropa tidak lagi hanya bergantung pada kelengkapan dokumen perdagangan, tetapi juga kualitas data dari pelaku usaha di tingkat hulu.

"Ketertelusuran harus dibangun dari sumbernya. Dengan data yang lebih tertata dan terverifikasi sejak tingkat lahan, pelaku usaha Indonesia akan memiliki dasar yang lebih kuat untuk menghadapi tuntutan pasar global," ujar Direktur Niaga dan Operasi Surveyor Indonesia, Euis Emalia Noor seperti dikutip pada Sabtu (5/9/2026).

Baca Juga: 2 Jurus Baru DSI Perluas Pantauan Komoditas Strategis: Siapkan Sistem Pelacakan Kapal

Regulasi EUDR menempatkan ketertelusuran dan kepatuhan terhadap ketentuan di negara asal produksi sebagai bagian penting dalam proses uji tuntas (due diligence). Karena itu, data mengenai lokasi dan batas lahan, asal bahan baku, serta dokumen kepatuhan di tingkat produksi perlu tersedia secara konsisten agar dapat digunakan untuk proses penelusuran dan verifikasi.

Tantangan tersebut semakin relevan bagi Indonesia karena rantai pasok sejumlah komoditas ekspor melibatkan banyak pelaku dan sumber bahan baku yang tersebar. Kebutuhan terhadap kesiapan data juga mulai dirasakan eksportir skala kecil dan menengah, termasuk pelaku usaha kopi dan kakao yang menyampaikan meningkatnya pertanyaan dari pembeli Eropa mengenai kesiapan memenuhi persyaratan EUDR dalam ajang Karya Kreatif Indonesia (KKI) di Jakarta pada 20–23 Agustus 2026.

PT Surveyor Indonesia (PTSI) mengembangkan ID-CONNECT untuk mendukung pengelolaan data ketertelusuran, pemetaan geolokasi lahan, serta dokumentasi kepatuhan dari tingkat sumber yang dapat melalui proses verifikasi independen. Sistem tersebut mengintegrasikan data rantai pasok dengan pemetaan poligon geolokasi dan pengumpulan bukti kepatuhan di tingkat sumber guna mengurangi fragmentasi informasi mengenai lahan, pemasok, dan dokumen kepatuhan.