loading...
LONDON - Perdana Menteri Inggris Keir Starmer bersiap mengakui negara Palestina paling cepat pada bulan September. Dengan pengecualian jika Israel memenuhi persyaratan utama, termasuk mencapai gencatan senjata dan berkomitmen pada proses perdamaian jangka panjang.
Pengumuman perdana menteri pada hari Selasa menandai perubahan signifikan dalam posisi Inggris yang telah lama berlaku, yaitu mengakui Palestina sebagai bagian dari proses perdamaian pada titik dampak maksimum.
Downing Street mengatakan Starmer akan memutuskan sejauh mana Israel dan Hamas telah memenuhi persyaratannya sebelum ia membuat keputusan di hadapan Majelis Umum PBB pada bulan September.
4 Alasan Inggris Akan Akui Palestina sebagai Negara
1. Mewujudkan Solusi 2 Negara
Melansir Guardian, pengakuan ini merupakan langkah simbolis, tetapi akan membuat marah pemerintah Israel, yang berargumen bahwa hal itu akan mendorong Hamas dan memberi penghargaan kepada terorisme.
Pada dasarnya, ini merupakan pengakuan formal dan politis atas penentuan nasib sendiri Palestina – tanpa perlu terlibat dalam hal-hal praktis yang pelik seperti lokasi perbatasan atau ibu kotanya.
Pengakuan ini juga memungkinkan terjalinnya hubungan diplomatik penuh yang akan menghasilkan penempatan duta besar Palestina (alih-alih kepala misi) di London dan penempatan duta besar Inggris di Palestina. Para pendukung mengatakan bahwa ini adalah cara untuk memulai proses politik menuju solusi dua negara pada akhirnya.
Dari 193 negara anggota PBB, sekitar 140 negara telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara. Negara-negara tersebut termasuk Tiongkok, India, dan Rusia, serta mayoritas negara Eropa seperti Siprus, Irlandia, Norwegia, Spanyol, dan Swedia. Namun hingga hari Kamis, ketika Prancis mengumumkan niatnya untuk mengakui Palestina, belum ada satu pun negara G7 yang berkomitmen.
Baca Juga: Gempa Guncang Rusia, Ramalan New Baba Vanga Terbukti, Kiamat Sudah Dekat?
2. Tekanan Domestik yang Kuat di Inggris
Dua faktor internasional utama dan tekanan domestik yang besar berperan dalam penentuan waktu pengumuman Starmer.
