Wacana Pergantian Kapolri Dinilai Rugikan Presiden Prabowo

JAKARTA - Analis politik, hukum, dan isu intelijen Boni Hargens menilai isu wacana pergantian Kapolri bakal merugikan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Boni, dalam situasi politik yang sedang panas, khususnya setelah berakhirnya polemik kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan, pergantian Kapolri berisiko diartikan secara keliru oleh berbagai pihak, terutama kelompok oposisi yang aktif membangun narasi alternatif di ruang publik.

Boni memperingatkan bahwa dalam lanskap politik Indonesia saat ini, setiap kebijakan eksekutif yang sensitif akan diuji bukan hanya dari sisi legalitasnya, tetapi juga dari sisi narasinya. Menurut Boni, opini yang secara objektif keliru pun bisa menjadi sangat efektif apabila didistribusikan pada momen yang tepat dan diarahkan kepada segmen masyarakat yang sudah memiliki kecurigaan terhadap pemerintah.

Baca juga: Mensesneg Tegaskan Tak Ada Surpres Pergantian Kapolri!

"Kita baru selesai dengan polemik soal kasus korupsi yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan. Ada kelompok dalam masyarakat yang menilai itu bentuk konflik antarlembaga kepolisian dan kejaksaan meskipun penilaian itu tidak benar," ujar Boni kepada wartawan, Kamis (6/8/2026).

Salah satu pokok argumen terpenting dari Boni Hargens adalah bagaimana keputusan yang secara substansial sah dan legitim dapat dieksploitasi secara naratif oleh pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Ia menyebut secara spesifik "kelompok oposisi jalanan" sebagai aktor yang berpotensi memanfaatkan momentum pergantian Kapolri untuk membangun opini yang merugikan presiden.

"Kelompok oposisi dapat mengklaim bahwa pergantian Kapolri dilakukan karena Kapolri terlalu berani mengusut kasus korupsi yang melibatkan oknum dari Kejaksaan Agung, sebuah narasi yang menghubungkan keputusan administratif dengan dugaan intervensi terhadap penegakan hukum," tandas Boni.