loading...
Ichsanuddin Noorsy. Foto/Tangkapan layar iNews
JAKARTA - Ichsanuddin Noorsy
Kunjungan kenegaraan POTUS AS ke-45 dan 47 Donald J Trump beserta Menteri Perang Pete B Hegseth, Menteri Luar Negeri Marco Rubio, dan sejumlah CEO korporasi AS ke Beijing merupakan kunjungan bersejarah. Sepuluh tahun lalu, pada 2016 POTUS ke-44 Barack H Obama datang ke Hangzhou, China dalam rangka KTT G20 sekaligus bertemu secara bilateral.
Obama sendiri pada November 2011, pernah menyatakan muak pada Presiden China Hu Jintao menjelang KTT East Asia Summit di Bali. Obama pun tercatat menegur Marty Natalegawa karena pernyataan Menlu Indonesia tentang penempatan pasukan AS di Australia sebagai mengganggu stabilitas kawasan.
Memang sejak kekalahan perang industri manufaktur AS dengan China pada Juli 2008, hubungan dua negara pengendali ekonomi dunia itu tarik menarik dan tolak menolak (antinomi). Dalam soal pasokan tanah jarang, AS menarik China. Tapi dalam soal chip industri IT guna berbagai kebutuhan strategis, AS menolak permintaan China, melarang mengekspor ke China, dan China tidak memaksa.
Itu menunjukkan kekalahan AS pada perang industri manufaktur, meningkat menjadi perang nilai tukar, perang industri IT, perang sistem ekonomi, dan perang militer terselubung sekaligus berebut legitimasi global. Di Kawasan Teluk dan Amerika Latin, perang militer itu berlangsung total atau sesekali menjadi perang hibrida yang menunjukkan kenyataan perang saling terhubungkan (interconnectivity war) sebagaimana ditulis Mark Leonard, 2015.
Baca Juga: Demi Gencatan Dagang Berlanjut, China Beri Sinyal Terima Kenaikan Tarif AS
Dan sejak AS mendukung Benjamin Netanyahu yang mendapat vonis ICJ, legitimasi AS melorot bersamaan dengan menurunnya penggunaan dolar AS. Washington dan Tel Aviv memang “bersaudara kental.” Ini karena America Israel Public Affair Committee sangat berpengaruh di AS.
Khusus tentang Menlu AS Marco Rubio yang ikut dalam kunjungan itu, pola antinomi berulang. Awalnya berkembang isu bahwa Rubio ditolak China. Soalnya dia terkena sanksi cekal masuk ke China sejak tahun 2020 dan pencekalan belum dicabut hingga saat ini.
Rubio saat itu sebagai Senator AS, tampil sebagai penggagas utama undang-undang sanksi HAM terhadap China berlatar belakang isu minoritas Muslim Uyghur di Xinjiang dan pengekangan demokrasi di Hong Kong.
Baca Juga: Aliansi Rusia-China Semakin Kuat Meskipun Ada Tekanan Barat
Dia juga dikenal sebagai sangat mendukung Taiwan. Pun sebagai sosok yang percaya diri bahwa dolar AS tetap berjaya kendati peranannya makin menurun ini, berhadapan dengan China dan sejumlah negara yang menghindar dari penggunaan dolar AS dan SWIFT Code.
Juru bicara Kedutaan Besar China di Washington, Liu Pengyu tidak membantah Marco Rubio ikut bersama Trump. Itulah orang yang mereka jatuhkan sanksi pada 2020. Pihak kedutaan China juga menyatakan, "Sanksi diberikan kepada individu berdasarkan tindakan dan ucapannya di masa lalu, bukan berdasarkan ejaan nama Mandarin tertentu".
Di sini China bermain administrasi. Nama belakang Rubio dalam keimigrasian China memang diganti menjadi Lu Biao, sehingga nama lengkapnya Marco Lu Biao. Ini pengakuan tidak langsung bahwa sistem imigrasi China sengaja meloloskan fisik orang yang sama dengan menggunakan celah ejaan nama Mandarin yang berbeda.
Di atas kertas, Marco Rubio dicekal. Di meja perundingan, dia duduk bersama. Dalam ungkapan yang lain, China mencatat dengan baik siapa yang diajak berunding.
Justru dengan catatan tersebut Presiden Xi Jinping memperingatkan Trump tentang potensi benturan besar terkait isu Taiwan, Iran dan nuklir. Dengan diizinkannya Rubio masuk lewat manipulasi nama, China memastikan saluran komunikasi langsung tetap terbuka guna meredam salah paham yang berdampak pada eskalasi militer. Pada titik ini Xi menghindari jebakan yang lahir dari benturan besar sehingga sulit keluar dari benturan itu sendiri.
