loading...
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) menegaskan ketersediaan likuiditas yang dikelolanya saat ini masih berada dalam posisi yang sangat mencukupi. Foto/Dok
JAKARTA - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) menegaskan ketersediaan likuiditas yang dikelolanya saat ini masih berada dalam posisi yang sangat mencukupi. BPDP menjamin seluruh program prioritas pemerintah berbasis komoditas sawit akan tetap terdanai dengan baik, meskipun saat ini terdapat beban perluasan program baru seperti draf implementasi B50 dan alokasi harga khusus bagi nelayan.
Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP, Mochmad Alfansyah memproyeksikan, kebutuhan anggaran operasional untuk mandatori biodiesel sepanjang tahun anggaran ini diperkirakan menyentuh angka kisaran Rp32,3 triliun.
Kendati memakan pagu besar, ia memberikan garansi bahwa program fundamental seperti Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), penyediaan sarana dan prasarana (sarpras), hingga dana riset kelapa sawit dipastikan tidak akan mengalami pemangkasan atau hambatan finansial.
"Kan sudah saya sampaikan tadi, PSR, sarpras, riset, SDM, tidak boleh tidak ada dananya," kata Alfansyah saat ditemui awak media di Gedung Surachman Tjokrodisuryo BPDP, Rabu (15/7/2026).
Baca Juga: Pemerintah Targetkan Seluruh SPBU Jual B50 Mulai Oktober 2026
Di samping pemenuhan pasokan energi B50, BPDP kini tengah menggodok skema pemberian dukungan finansial untuk penyaluran BBM jenis solar nonsubsidi dengan skema harga khusus yang menyasar kuota sebanyak 400 ribu kiloliter bagi kelompok nelayan.
Berdasarkan kalkulasi internal lembaga, kebutuhan anggaran untuk merealisasikan insentif bagi nelayan tersebut ditaksir berada di bawah angka Rp1,5 triliun. "(Kesiapan dana), BPDP siap support aja," ungkap Alfansyah.
