loading...
Abdul Haris Fatgehipon. Foto/Istimewa
Abdul Haris Fatgehipon
Guru Besar Damai dan Resolusi Konflik Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum UNJ
NEGARA Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara dengan keberagaman masyarakat yang tinggi. Namun, tanpa disadari, ketidakmampuan mengelola keberagaman dan ketidaksiapan sebagian masyarakat menerima keberagaman, mengakibatkan terjadinya berbagai konflik yang membahayakan integrasi bangsa. Untuk itu, dibutuhkan pemahaman dan kemampuan dalam mencari solusi penyelesaian konflik atau dikenal dengan istilah resolusi konflik, sehingga potensi konflik dapat dikelola menjadi kekuatan yang memperkuat integrasi bangsa, bukan sebaliknya, potensi konflik yang kita miliki menjadi ancaman disintegrasi bangsa.
Lambang Trijono, dosen peneliti Resolusi Konflik Maluku menyatakan, resolusi konflik merupakan bagian dari srategi penciptaan perdamian yang memiliki tujuan khusus untuk mengatasi konflik dari akar masalah. Faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik, terutama faktor struktural, kultural, dan tindakan yang menjadi penyebab konflik, menjadi perhatian khusus dari resolusi konflik. Semua itu dapat disebut penyelesaian konflik berorientasi pada pemecahan masalah, atau problem solving conflict resolution.
Setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, muncul berbagai konflik yang sifatnya vertikal dan horizontal yang berbasis pada ikatan primordial agama, suku, budaya, dan sejarah. Konflik vertikal terjadi di Papua, Aceh, dan Timor Timur. Konflik horizontal terjadi di Kalimantan antara suku Dayak dan Madura. Konfik Poso, Ambon, seakan menjadi penanda akan ancaman disintegrasi bangsa.
Lepasnya Timor Timur dari NKRI tahun 1999 dan peningkatan eskalasi konflik Aceh, Ambon dan Papua banyak pihak yang memprediksi akan terjadinya teori domino effect di Indonesia. Kemerdekaan Timor Timur akan diikuti oleh Papua, Aceh, Ambon, dan selanjutnya bubarnya Indonesia. Sesuatu yang sulit dibayangkan sebelumnya. Kota Ambon yang telah lama menjadi kota multikultural dan memiliki kekuatan kearifan lokal, Pela Gandong. Masyarakat Maluku memiliki hubungan kekerabatan dan pertemanan yang erat bisa terlibat dalam konflik horizontal 1999.
Konflik Ambon yang tadinya bersifat konflik komunal antarwarga kemudian meluas menjadi konflik transnasional. Banyak kekuatan asing yang terlibat dalam konflik Ambon dan isu tentang konflik Ambon menjadi isu internasional yang diberitakan oleh berbagai media asing. Konflik Ambon meletus pada era Presiden BJ Habibie, di saat Presiden BJ Habibie menghadapi problem yang sangat kompleks memulihkan krisis ekonomi nasional, dan menghadapi tuntutan kemerdekaan Timor Timur, Aceh, dan Papua. Banyaknya agenda reformasi harus diselesaikan menyebabkan perhatian pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik Maluku kurang terfokus.
Resolusi konflik Ambon memberikan pelajaran berharga tidak hanya kepada masyakat Ambon, Maluku tetapi di Indonesia dan dunia. Sulit dibayangkan konflik yang memakan banyak korban jiwa dan harta benda, dapat ditemukan solusi penyelesaian konfliknya. Penyelesaian konflik di Indonesia, umumnya dilakukan dengan pendekatan keamanan dan penegakan hukum. Konflik Ambon menjadi contoh penyelesaian konflik secara holistik, dengan menggunakan pendekatan keamanan, dialog damai, mengoptimalkan potensi damai, perjanjian damai, dan rehabilitasi dan penegakan hukum.
Baca Juga: Aksi Heroik Mantan Danjen Kopassus Memburu para Perusuh di Konflik Ambon
