loading...
Taufik Hidayat, Wamenpora yang baru-baru ini diangkat sebagai Komisaris PLN EPI. FOTO/dok.SindoNews
JAKARTA - Taufik Hidayat, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) yang baru-baru ini diangkat sebagai Komisaris PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), memiliki total kekayaan mencapai Rp79,6 miliar. Angka ini terungkap dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Maret 2025.
Dalam laporan e-LHKPN tersebut, kekayaan Taufik tercatat sebesar Rp79,6 miliar mengalami peningkatan sekitar Rp1 miliar dibandingkan laporan sebelumnya pada 30 Desember 2024 yang mencatat kekayaan sebesar Rp78,9 miliar.
Sumber utama kekayaan Taufik berasal dari aset properti, termasuk tanah dan bangunan yang bernilai Rp49,85 miliar. Aset ini tersebar di beberapa lokasi, antara lain Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten Bandung Barat, dan Karawang Barat.
Baca Juga: Kekayaan Stella Christie, Wamendikti Saintek yang Merangkap Komisaris Pertamina Hulu Energi
Selain properti, Taufik juga memiliki kendaraan dan mesin senilai Rp3,51 miliar, termasuk mobil mewah BMW Series 735IL yang diperkirakan bernilai Rp2,5 miliar. Aset lainnya meliputi surat berharga senilai Rp14,35 miliar, kas dan setara kas sebesar Rp4,79 miliar, serta harta bergerak lainnya senilai Rp820 juta. Ia juga melaporkan harta lain-lain sebesar Rp6,45 miliar.
Dari sisi kewajiban, mantan pebulutangkis andalan Indonesia ini hanya memiliki utang sebesar Rp118.160.000, sehingga kekayaan bersihnya tetap berada di kisaran Rp79,6 miliar. Penunjukan Taufik Hidayat sebagai Komisaris PLN EPI menambah daftar panjang prestasinya, di mana ia bergabung dengan Anggawira, Julizar Idris, dan Nikson Silalahi sebagai Komisaris Utama.
PLN EPI merupakan subholding PLN yang bertugas mengamankan pasokan energi primer nasional, termasuk batu bara, gas pipa, dan LNG. Dalam perannya di PLN EPI, Taufik akan berkontribusi dalam penguatan ketahanan energi nasional, termasuk membangun buffer stock strategis untuk mengantisipasi disrupsi geopolitik dan bencana alam.
