Semua Bantuan Asing Disetop, AS Hentikan Pendanaan untuk Pasukan Keamanan Palestina

2 days ago 3

Juru bicara pasukan keamanan Otoritas Palestina Brigadir Jenderal Anwar Rajab. Foto/X

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menghentikan pendanaan untuk pasukan keamanan Otoritas Palestina (PA) sebagai bagian dari pembekuan bantuan asing yang lebih luas.

Menurut laporan Washington Post, pemotongan dana oleh pemerintahan Presiden AS Donald Trump terjadi saat PA berjuang untuk menjaga keamanan di Tepi Barat yang diduduki dan mempersiapkan peran potensial dalam mengatur Jalur Gaza.

Juru bicara pasukan keamanan PA Brigadir Jenderal Anwar Rajab mengatakan kepada Washington Post bahwa AS adalah donor utama yang mendukung program pelatihan keamanan.

Meskipun ada pembekuan, seorang mantan pejabat Israel mengatakan kantor Koordinator Keamanan AS di Yerusalem tetap beroperasi dan "para donor lain telah berkomitmen menutupi kekurangannya."

Namun, seorang pejabat pelatihan keamanan Otoritas Palestina mengatakan beberapa program telah dibatalkan dan pertemuan yang direncanakan dengan para pejabat AS tentang operasi keamanan di Jenin telah ditunda.

Otoritas Palestina, yang dipimpin Presiden Mahmoud Abbas, tidak mampu membayar gaji pegawai negeri secara penuh sejak November 2021.

Palestina yang diduduki tetap bergantung pada Israel untuk perdagangan luar negerinya, dengan hampir semua impor dan ekspor berasal dari Israel atau titik-titik yang dikuasai Israel.

Israel telah menahan bea cukai yang dipungut atas nama pemerintah Palestina selama berbulan-bulan.

Sementara itu, tentara pendudukan Israel melakukan operasi militer di Tepi Barat utara sejak 21 Januari, hanya dua hari setelah gencatan senjata diberlakukan di Gaza.

Aksi militer Israel menewaskan lebih dari 55 warga Palestina dan membuat ribuan orang mengungsi di Tepi Barat, menurut pejabat Palestina.

Ketegangan meningkat di seluruh Tepi Barat yang diduduki, di mana 917 warga Palestina telah tewas dan hampir 7.000 orang lainnya terluka dalam serangan oleh tentara Israel dan pemukim ilegal sejak dimulainya serangan Gaza pada 7 Oktober 2023, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.