loading...
Rembuk Nelayan 2025 ini berlangsung di Gedung Srijaya, Surabaya, Sabtu (13/9/2025). Acara ini dihadiri ratusan nelayan dan pelaku usaha perikanan dari berbagai daerah di Indonesia. Foto/Dok. SindoNews
SURABAYA - Ratusan nelayan dan pelaku usaha perikanan menggelar Rembuk Nelayan 2025. Kegiatan ini untuk merefleksikan kebijakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinilai masih merugikan bagi para nelayan dan pelaku usaha perikanan di tanah air.
Mereka merumuskan beberapa poin penting yang akan disuarakan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran agar kebijakannya di sektor perikanan bisa berpihak terhadap kemajuan dan kesejahteraan nelayan dan pelaku usaha perikanan. Rembuk Nelayan 2025 ini berlangsung di Gedung Srijaya, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (13/9/2025). Baca juga: Kontribusi Sektor Perikanan Minim, Panggah DPR: Maraknya Praktik Illegal Fishing
"Rembuk Nelayan 2025 ini atas dasar keresahan dan keluhan dari nelayan dan pelaku usaha perikanan yang tergabung dalam Solidaritas Nelayan Indonesia (SNI) terkait permasalahan di industri perikanan seperti kepastian usaha perikanan, penegakan hukum, adanya kapal asing, PBB laut dan lainnya," kata Ketua Umum SNI Hadi Sutrisno.
Rembuk Nelayan 2025 dihadiri delegasi dari berbagai daerah. Mulai dari Jakarta, Probolinggo, Cilacap, Pati, Rembang, Brebes, Banyuwangi, Tegal, Madura, Tuban, Indramayu, Lamongan, Bitung, Sumatera Utara, Cirebon, Jember, Kalimantan, Sumatera, hingga Sulawesi.
Menyikapi dan merefleksikan Pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan 10 bulan, mereka berharap pemerintah lebih memperhatikan nelayan dan pelaku usaha perikanan di Indonesia. Hadi menjelaskan, kebijakan KKP saat ini menimbulkan beban bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan.
