loading...
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat wawancara khusus dengan SindoNews, Sabtu (5/4/2025). FOTO/Achmad al Fiqri
JAKARTA - Kebijakan tarif impor yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, terhadap berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, memunculkan reaksi beragam dari berbagai kalangan. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari strategi ekonomi Trump yang cukup kontroversial dan dinilai dapat merugikan Amerika Serikat sendiri.
Trump telah mengumumkan penerapan tarif baru terhadap semua barang impor yang masuk ke wilayah AS. Selain itu, ia juga memperkenalkan sistem tarif timbal balik untuk negara-negara yang mengenakan bea masuk tinggi terhadap produk Amerika, termasuk Indonesia sebagai salah satunya.
Indonesia diketahui memberlakukan tarif sekitar 64% terhadap sejumlah barang asal Amerika Serikat. Menanggapi hal ini, pemerintah AS memutuskan untuk mengenakan tarif sebesar 32% terhadap produk-produk asal Indonesia yang dipasarkan di negaranya.
Menanggapi tarif Trump tersebut, Presiden Prabowo Subianto langsung menginstruksikan jajarannya untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri. Fokus utamanya adalah pembenahan regulasi yang dianggap menghambat efisiensi perdagangan.
Instruksi Presiden Prabowo disampaikan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang menjelaskan bahwa langkah deregulasi dan penyederhanaan aturan akan segera dilakukan. Ini termasuk peninjauan terhadap Non-Tariff Measures (NTMs) yang dinilai memperlambat laju ekspor Indonesia.
Di sisi lain, Kementerian Keuangan yang dipimpin oleh Sri Mulyani Indrawati juga bersuara terkait kebijakan tersebut. Melalui Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Deni Surjantoro, kementerian menegaskan bahwa pemerintah siap mengambil langkah mitigasi untuk menanggulangi dampak negatif kebijakan tersebut.
Menurut Deni, meskipun tarif 32% tampak signifikan, kebijakan ini juga dapat menciptakan peluang strategis bagi Indonesia. Negara-negara yang terdampak kebijakan tarif tinggi bisa jadi akan memindahkan kegiatan industrinya ke wilayah yang lebih stabil, dan Indonesia berpotensi menjadi salah satu tujuan utama.
Deni menambahkan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global, serta menyesuaikan kebijakan fiskal dan perdagangan guna memastikan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga di tengah dinamika global.
