loading...
Hamas naik kelas setelah berunding langsung dengan utusan Presiden Donald Trump. Foto/X
GAZA - Utusan Amerika Serikat Jared Kushner dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Senin untuk pembicaraan krusial di Tel Aviv, menyusul serangkaian pertemuan diplomatik intensif di Kairo, Mesir, yang bertujuan memajukan tahap kedua peta jalan gencatan senjata Gaza.
Kushner, yang didampingi oleh Direktur Jenderal Dewan Perdamaian (Board of Peace) Nickolay Mladenov dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, mengadakan pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya selama lebih dari dua jam dengan delegasi Hamas. Kantor berita Reuters melaporkan bahwa pemimpin Hamas, Khalil al-Hayya, memimpin delegasi tersebut.
Upaya diplomatik ini dilakukan saat Washington berupaya menerapkan peta jalan 15 poin untuk Gaza — yang telah disetujui oleh Dewan Perdamaian Presiden AS Donald Trump.
Namun, Netanyahu secara terbuka menolak kerangka kerja tersebut, dengan menegaskan bahwa pasukan Israel tidak akan mundur sampai Hamas dilucuti senjatanya sepenuhnya, sementara Israel terus melanjutkan operasi militer di Gaza dan memperluas permukiman ilegalnya di Tepi Barat yang diduduki.
Secara resmi, AS mengategorikan Hamas sebagai organisasi terlarang dan organisasi "teroris". Secara tidak resmi, AS telah lama menjalin hubungan dengan kelompok Palestina tersebut, sebagian besar melalui perantara.
Para analis politik memandang interaksi langsung antara utusan AS dan pimpinan Hamas sebagai pengakuan penting terhadap realitas politik di lapangan.
Mahjoob Zweiri, seorang dosen dan pakar politik Timur Tengah di Doha Institute for Graduate Studies, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pertemuan tersebut mencerminkan "semacam sikap tunduk Amerika terhadap fakta bahwa Hamas adalah kekuatan politik dalam masyarakat Palestina yang tidak dapat diabaikan".
Ia mencatat bahwa meskipun Israel berupaya meminggirkan kelompok tersebut, Washington mengakui bahwa Hamas tetap menjadi aktor yang tak tergantikan bagi penyelesaian jangka panjang apa pun.
"Ini adalah hal yang coba dihindari Netanyahu," ujar Zweiri, seraya menambahkan bahwa perdana menteri Israel tersebut "bersikap membangkang terhadap kebijakan AS dan hukum internasional".
