loading...
Rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai pro dan kontra. Foto Mural: Dok SindoNews
JAKARTA - Rencana pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto menuai pro dan kontra. Soeharto termasuk dalam 10 nama calon Pahlawan Nasional tahun 2025 yang dibahas Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP).
Sepuluh nama itu dari usulan berbagai lembaga dan daerah. “Tahun ini ada beberapa nama yang berpeluang di antaranya Presiden kedua Soeharto dan Presiden keempat Gus Dur,” kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dalam keterangannya, dikutip Kamis (24/4/2025).
Menurut Gus Ipul, Kemensos saat ini telah menerima usulan beberapa nama calon pahlawan nasional dari daerah. Menurut dia, pro dan kontra merupakan hal yang biasa. Calon pahlawan nasional juga manusia yang mesti tidak akan sempurna.
“Yang tentu akan dipertimbangkanlah ya. Kebaikan-kebaikannya juga harus jadi pertimbangan. Pak Harto, Gus Dur, atau juga seluruh pahlawan yang diusulkan itu pada dasarnya memiliki kelemahan dan kekurangan. Kenapa? Karena mereka manusia,” ujarnya.
“Semua pahlawan yang diusulkan manusia. Siapa pun pahlawan itu yang diusulkan itu manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Jadi enggak ada yang sempurna,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul menjelaskan bahwa pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur adalah bentuk mengingat jasa-jasa baiknya. “Kita mempertahankan nilai-nilai yang baik sambil kita juga mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi yang baik, yang lama kita mempertahankanlah. Yang jelek ya enggak usah diteruskan,” kata dia.
“Setelah dievaluasi, ya sudahlah. Mungkin kekurangan, kekeliruannya harus kita terima sebagai bagian dari perjalanan bangsa ini. Tetapi jasa-jasa baiknya itu juga enggak boleh kita lupakan,” tambahnya.
“Lebih enak gitu aja. Jadi kan sejarah sudah mencatat. Ya sudah lah, biar nanti bisa jadi inspirasi bagi generasi yang akan datang,” sambungnya.
