loading...
Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini berharap Ramadan menjadi momentum perbaikan Pertamina. Foto/istimewa
JAKARTA - Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini menegaskan komitmennya dalam penegakan hukum dan perbaikan pengelolaan negara, termasuk perusahaan milik negara.
Hal ini disampaikan Anggia menyusul rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina (Persero), beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan tersebut, selain menyoroti tentang persiapan Pertamina menghadapi libur Lebaran juga mengangkat isu tentang dugaan korupsi yang menyedot perhatian publik beberapa waktu belakangan ini.
Anggia menjelaskan momentum Ramadan seharusnya dapat menjadi arena untuk refleksi dan instropeksi bagi seluruh elemen bangsa. Menurut Anggia, di bulan-bulan suci seperti ini, menjadi waktu yang tepat untuk memperbaiki semuanya, termasuk tata kelola industri energi di Pertamina.
“Kami menyadari betapa beratnya ujian yang dihadapi, namun ini juga menjadi kesempatan baik untuk membangun fondasi yang lebih kuat bagi masa depan,” ujarnya, Kamis (13/3/2025).
Selain penegakan hukum, Anggia juga menekankan pentingnya perbaikan tata kelola, khususnya di sektor energi, sebagai prioritas utama. Tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel adalah kunci untuk mencegah terjadinya praktik penyimpangan.
“Perlu didorong kolaborasi antara semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan sistem yang lebih baik dan berintegritas,” ucapnya.
Terbukanya dugaan korupsi di Pertamina ini, kata dia, harus mampu menjadi momentum untuk memperbaiki sistem secara menyeluruh dan juga menegakkan hukum secara tegas. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi yang merugikan negara juga harus dilakukan tanpa kompromi dan pandang bulu. “Kami mendukung penuh upaya Kejaksaan Agung dalam mengusut tuntas dugaan korupsi di Pertamina,” kata dia.
Anggia menambahkan, penegakan hukum yang adil, tegas, dan transparan akan menjadi fondasi membangun kembali kepercayaan publik yang terganggu terhadap Pertamina akibat adanya skandal tersebut.
Sementara itu, terkait dengan wacana pembentukan panitia kerja (Panja) di DPR RI, Anggia menjelaskan inisiatif tersebut tidak dibutuhkan. “Memang ada beberapa anggota yang usul dibentuk Panja, tapi sebagian besar tidak sepakat dan menyerahkan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskannya supaya terang benderang,” pungkas mantan Ketua Umum PP Fatayat NU.
(cip)
