loading...
Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, desakan rakyat agar kenaikan gaji dan tunjangan DPR dibekukan harus dipahami sebagai tuntutan keadilan. Foto/Dok.SindoNews
JAKARTA - Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menilai, desakan rakyat agar kenaikan gaji dan tunjangan DPR dibekukan harus dipahami sebagai tuntutan keadilan. Menurutnya, kebijakan dewan sebaiknya mencerminkan empati pada kondisi ekonomi masyarakat, sekaligus dibarengi keterbukaan anggaran secara proaktif untuk memulihkan kepercayaan publik.
Ferry menegaskan, suara rakyat adalah prioritas utama. Desakan tersebut menunjukkan keresahan publik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan realitas ekonomi masyarakat.
“Saat rakyat berjuang menghadapi tantangan ekonomi, sudah seharusnya wakil mereka menunjukkan empati. Anggaran negara harus diprioritaskan untuk program yang langsung menyentuh kepentingan publik. Kami mendukung setiap langkah yang menempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya,” ujar Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Kamis (4/9/2025).
Mantan Komisioner KPU RI ini menekankan, transparansi anggaran DPR adalah kunci utama untuk menjawab krisis kepercayaan yang kian menguat. Publikasi proaktif mengenai penggunaan anggaran diyakininya dapat meredam kecurigaan publik, sekaligus membuka ruang dialog yang sehat dengan masyarakat.
"Protes massa adalah bukti bahwa kurangnya keterbukaan menciptakan krisis kepercayaan yang mendalam. Dengan transparansi, kita tunjukkan tidak ada yang disembunyikan. Kita bangun kembali dialog yang sehat dengan rakyat," kata Ferry yang juga Plt Ketua DPW Partai Perindo Jawa Barat ini.
