loading...
Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina (ARI-BP) menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/1/2025). Foto/Arif Julianto
JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan kesiapan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel asalkan syarat kemerdekaan penuh bagi Palestina diakui terlebih dahulu. Pernyataan tersebut menuai polemik, termasuk dari anggota DPR .
Diketahui, pernyataan Prabowo tersebut disampaikan saat Joint Press Statement bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (28/5/2025). "Di berbagai tempat, di berbagai fora, saya sampaikan sikap Indonesia bahwa Indonesia memandang hanya penyelesaian Two State Solution, kemerdekaan bagi bangsa Palestina merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang benar," kata Prabowo dalam pernyataannya.
Namun, Prabowo juga menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak Israel sebagai negara berdaulat. "Tapi di samping itu pun, saya tegaskan bahwa kita juga harus mengakui dan menjamin hak Israel untuk berdiri sebagai negara yang berdaulat dan negara yang harus juga diperhatikan dan dijamin keamanannya," ujarnya.
Baca Juga: Prabowo dan Erdogan Sepakat Solusi Dua Negara untuk Perdamaian Palestina-Israel
Prabowo mengatakan, Indonesia akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel apabila kemerdekaan penuh bagi Palestina diakui terlebih dahulu. "Karena itu, Indonesia sudah menyampaikan begitu negara Palestina diakui oleh Israel, Indonesia siap untuk mengakui Israel dan kita siap untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," ujarnya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) Hidayat Nur Wahid menilai pernyataan Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah yang terburu-buru. Namun, HNW memahami bahwa pernyataan itu sebagai bentuk implementasi dari solusi yang ditawarkan untuk akhiri masalah Israel-Palestina dengan hadirkan “two state solution" atau solusi dua negara.
Menurut HNW, solusi ini bukanlah hal baru, bahkan usulan ini jadi prakarsa negara-negara Arab yang selalu ditolak oleh Israel. "Solusi dua negara ini memang bukan suatu hal yang baru. Sejak tahun 2002 sudah dimunculkan, tetapi sejak saat itu sampai sekarang Israel selalu menolak 'two state solution' itu," ujar HNW dalam keterangan tertulis, Jumat (30/5/2025).
Menurut Wakil Ketua MPR RI itu, akan lebih solutif apabila Presiden Prabowo fokus memperjuangkan kemerdekaan Palestina yang diakui oleh mayoritas mutlak negara-negara dunia atau anggota PBB. Hal ini juga sesuai dengan Konstitusi dan harapan masyarakat luas, baik di Palestina maupun Indonesia.
Baca Juga: Prabowo Tegaskan Evakuasi Warga Gaza Palestina Bukan Bentuk Relokasi
