loading...
Kementerian Keuangan melaporkan pengeluaran anggaran pemerintah pusat terbanyak untuk gaji PNS dan bansos. FOTO/dok.SINDOnews
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp211,5 triliun dari total belanja negara Rp3.621,3 triliun hingga Februari 2025.
"Belanja pemerintah pusat sampai dengan 28 Februari 2025 sudah mencapai Rp211,5 triliun, ini adalah 7,8 persen dari total pagu dan kalau dilihat tahun lalu sedikit lebih tinggi 9,7 persen dari pagu karena tahun lalu ada Pemilu, juga ada bantuan pangan," ujar Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN KITA Edisi Maret 2025, Kamis (13/3/2025).
Untuk belanja dari K/L mencapai Rp83,6 triliun atau 7,2 persen dari pagu, dipengaruhi oleh belanja pegawai ASN/TNI/Polri yang tetap dibayarkan dan penyaluran berbagai program bansos yang tetap disalurkan sesuai jadwal.
Di dalam belanja K/L, terdapat belanja pegawai yang sudah dibelanjakan Rp36,3 triliun atau 11,9 persen, belanja Bansos sebesar Rp25,9 triliun atau 19,2 persen, belanja modal sebesar Rp3,1 triliun atau 1,6 persen, dan belanja barang Rp18,3 triliun atau 3,8 persen.
Sedangkan Belanja Non K/L Rp127,9 triliun artinya 6,3 persen dari pagu, didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi dan kompensasi sesuai jadwal. Kemudian di dalam belanja non K/L terdapat manfaat pensiun sebesar Rp35,3 triliun dan subsidi & kompensasi sebesar Rp10,7 triliun yang dibayarkan serta disalurkan secara on track.
Dalam APBN 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani merencanakan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun yang terdiri dari belanja K/L sebesar Rp1.160,1 triliun, belanja non-K/L sebesar Rp1.541,4 triliun, serta Transfer ke Daerah (TKD) sejumlah Rp919,9 triliun.
(nng)
