Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China yang Berpotensi Menyeret Indonesia dalam Konflik

JAKARTA - Ketika Amerika Serikat (AS) menerapkan blokade Angkatan Laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran di Selat Hormuz, China mengecam keras dan menyebutnya sebagai langkah berbahaya dan tidak bertanggung jawab. Sikap Beijing ini wajar karena sekitar 50 persen minyak China berasal dari Timur Tengah dan secara tidak langsung Selat Hormuz menjadi gerbangnya.

Belum reda konflik di Selat Hormuz, sekarang media-media internasional menyoroti Selat Malaka. Lagi-lagi, terkait strategi AS dalam "mencekik" aliran minyak ke China—negara rival utama Amerika yang kerap disinggung Presiden Donald Trump. Mengapa Selat Malaka? Ya, karena karena 70 hingga 80 persen impor minyak China melalui selat ini.

Baca Juga: Strategi AS Mencekik Minyak China, dari Venezuela, Selat Hormuz, hingga Indonesia

Dalam waktu yang bersamaan, bocoran dokumen rahasia pertahanan AS mengungkap bahwa Washington minta kepada Indonesia untuk mengizinkan wilayah udaranya diakses oleh pesawat-pesawat militer Amerika. Proposal tersebut, yang dilaporkan muncul setelah pertemuan pada bulan Februari antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump, disebutkan akan memberikan akses penerbangan "menyeluruh" kepada pesawat militer Amerika di wilayah udara Indonesia untuk operasi darurat, respons krisis, dan latihan bersama.

Kementerian Pertahanan Indonesia pada Senin lalu mengakui keberadaan dokumen tersebut, tetapi mengatakan bahwa rencana tersebut belum final, dan menggambarkannya sebagai draf “letter of intent" yang masih dalam proses peninjauan. Lebih lanjut, kementerian tersebut menekankan bahwa pemerintah mempertahankan kendali penuh atas wilayah udara Indonesia.

Pada Rabu lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang mengatakan Indonesia tidak memiliki kebijakan untuk memberikan akses tak terbatas ke wilayah udaranya kepada pihak asing mana pun, dan bahwa proposal AS masih dalam pertimbangan internal. Dia mengatakan bahwa segala bentuk kerja sama dengan Washington akan tetap tunduk pada mekanisme dan prosedur nasional Indonesia.

Di balik layar, apa yang digambarkan kantor berita Reuters sebagai "perpecahan" telah muncul. Menurut laporan media tersebut, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengirimkan surat yang bertanda mendesak dan rahasia kepada Kementerian Pertahanan pada awal April yang memperingatkan bahwa pemberian hak lintas udara secara menyeluruh berisiko melibatkan Jakarta dalam konflik asing.

Dalam perkembangan lain, Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin telah terbang ke Washington untuk bertemu dengan Menteri Perang AS Pete Hegseth dan menandatangani "kemitraan kerja sama pertahanan utama" yang bertujuan untuk memperkuat keamanan regional melalui modernisasi militer, peningkatan interoperabilitas, dan perluasan latihan bersama.

Abdul Rahman Yaacob, seorang peneliti di lembaga think tank Rabdan Security and Defence Institute di Uni Emirat Arab, mengatakan akses lintas udara akan memungkinkan pesawat AS untuk memangkas waktu transit dari pangkalan di Australia atau Samudra Hindia ke teater utama seperti Filipina dan Korea Selatan.

Namun Yaacob memperingatkan bahwa pemberian akses tersebut dapat membuat Indonesia rentan terhadap “pembalasan atau eskalasi”.